Eks Kader Gelar KLB, Partai Demokrat Minta Perlindungan Pemerintah

Ketua Umum Partai Demokrat saat menghadiri Webinar yang diinisiasi oleh teman-teman dari IRI (Image Credit : Instagram.com/agusyudhoyono/)
Ketua Umum Partai Demokrat saat menghadiri Webinar yang diinisiasi oleh teman-teman dari IRI (Image Credit : Instagram.com/agusyudhoyono/)

BALUARTI.COM - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Demokrat meminta perlindungan  hukum pada pemerintah, atas rencana pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar oleh eks kader yang dipecat. Bagi Demokrat, KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional.

"Partai Demokrat mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum dan pencegahan tindakan inkonstitusional kepada Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menko Polhukam," kata Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Jumat (5/3).

Menurutnya, surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sekjen Teuku Riefky Harsya itu, menjelaskan sejumlah hal berkaitan dengan kongres Partai Demokrat. Pada 15 Maret 2020, Demokrat telah melaksanakan kongres yang dihadiri seluruh pemilik suara sah yaitu seluruh Ketua DPD, seluruh Ketua DPC, dan seluruh ketua organisasi sayap yang terdaftar dalam AD/ART Partai Demokrat.

Karena itu kongres yang dilaksanakan di Jakarta itu sah dan legal, sehingga tak perlu ada KLB. Kongres juga telah memenuhi dan mencapai kuorum sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, yang menghasilkan terpilihnya secara aklamasi AHY sebagai ketua umum.

"AD/ART dan Kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V sudah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM RI untuk mendapat pengesahan," katanya.

Selain itu, surat permohonan perlindungan yang disampaikan Partai Demokrat juga menyebut adanya upaya kudeta terhadap AHY, yang dilakukan sejak Januari 2021 melalui KLB. Herzaky mengatakan, upaya KLB bertentangan dengan AD/ART Partai Demokrat pasal 81 ayat (4) Jo, pasal 83 Jo, pasal 94.

"Atas dasar itu semua, Partai Demokrat memohon agar Menko Polhukam, Kapolri, dan Menkumham mencegah serta menghentikan penyelenggaraan KLB yang ilegal dan inkonstitusional karena melanggar AD/ART Partai Demokrat yang sah," ujar Herzaky.

TAG

Partai DemokratAgus Hartimurti YudhoyonoMenkopolhukamKapolriKementerian Hukum dan HAM