Hasil KLB: Moeldoko Jadi Penguasa Baru Partai Demokrat

Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko (Image Credit : instagram.com/dr_moeldoko)
Kepala Staff Kepresidenan Moeldoko (Image Credit : instagram.com/dr_moeldoko)

BALUARTI.COM - Akhirnya hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat menunjuk Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko menjadi Ketua Umum yang baru.

Moeldoko menjadi penguasa baru Partai Demokrat untuk periode 2021-2025 dalam KLB yang dilangsungkan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (05/03).

Moeldoko diputuskan sebagai Ketua Umum terpilih Partai Demokrat setelah melalui proses pencalonan. Moeldoko dicalonkan DPD Kalteng, Sulteng, Papua Barat, hingga Aceh.

"Setuju," teriak lantang para anggota Partai Demokrat yang mengikuti KLB di The Hill Hotel and Resort, Deli Serdang.

Adapun lawan Moeldoko pada KLB tahun ini adalah Marzuki Alie. Meski kalah dalam pencalonan Ketua Umum, Marzuki Alie yang merupakan bekas Ketua DPR RI, ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, periode 2021-2025.

"Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk periode 2021-2025," ucap pimpinan sidang Jhoni Allen Marbun, dikutip Detik.com.

Lalu bagaimana dengan nasib Agus Harimurti Yudhoyono? Kubu AHY menganggap KLB tersebut ilegal karena tidak sesuai dengan AD/ART partai.

Bahkan sebelumnya putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono itu mengirimkan surat kepada Kapolri, Menko Polhukam, dan Menkumham, meminta mencegah pelaksanaan KLB yang dianggap inkonstitusional.

Namun demikian tampaknya kubu sebrang di tubuh Partai Demokrat tetap ngotot menggelar KLB, dan sepakat menetapkan Moeldoko menjadi Ketua Umum.

"Sehingga dengan keputusan ini, maka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinyatakan menjadi demisioner," tegas Jhoni Allen Marbun.

Terkait hasil KLB di Sumut, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani angkat bicara. Menurutnya ketua-ketua DPD dan DPC pemegang suara yang sah tidak ada yang mengikuti KLB tersebut.

"Kami tegaskan tidak ada KLB di Partai Demokrat. Jika ada artinya itu ilegal. DPP Partai Demokrat belum pernah mengeluarkan SK kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB," pungkas Kamhar.

TAG

Partai DemokratMoeldoko