Pertahankan Demokrat, AHY Adukan KLB Moeldoko ke Kemenkumham

Agus Harimurti Yudhonoyo menemui Ilham Saputra di KPU. (Image Credit : instagram @agusyudhoyono)
Agus Harimurti Yudhonoyo menemui Ilham Saputra di KPU. (Image Credit : instagram @agusyudhoyono)

BALUARTI.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)  mendatangi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mempertahankan legalitas partainya. AHY datang bersama rombongan perwakilan DPD dan kader-kader Partai Demokrat lainnya.

Kedatangan AHY ke Kemenkumham merupakan respons atas berlangsungnya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang disebutnya ilegal. Dalam KLB yang berlangsung di Hotel The Hill Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (05/03), Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

"Saya datang ke sini agar Kemenkumham menolak, menyatakan bahwa gerakan pengambilan kepengurusan Partai Demokrat melalui, yang para pelaku klaim sebagai, KLB atau Kongres Luar Biasa tanggal 5 maret di Deli Serdang sebagai kegiatan yang ilegal, kegiatan yang inkonstitusional. Kami sebut KLB abal-abal," kata AHY, di Kemenkumham, Jakarta, Senin (8/3).

Dia meyakinkan hal tersebut bukan sekedar tudingan. AHY mengaku memiliki bukti otentik bahwa KLB Deli Serdang itu tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat. Selain tidak memenuhi kuorum pengambilan suara untuk menentukan ketua umum, kata AHY, para peserta KLB Deli Serdang pun tidak memiliki suara yang sah.

Justru sejumlah kader yang turut serta bersama AHY ke Kemenkumham adalah pemilik suara sah yang berasal dari sejumlah DPD Partai Demokrat.

“KLB itu sama sekali tidak memenuhi AD/ART Demokrat. Mereka yang datang bukan pemegang hak suara yang sah. Mereka hanya diberikan jaket Partai Demokrat, sehingga seolah-olah mewakili suara sah,” katanya menegaskan.

AHY menjelaskan, dalam AD/ART Partai Demokrat telah ditentukan pelaksanaan KLB harus diikuti oleh 2/3 dari total 34 DPD Partai Demokrat. Selain itu, setengah dari ketua DPC Partai Demokrat di seluruh Indonesia harus hadir mengikuti KLB. Syarat lainnya, pelaksanaan KLB harus mendapat restu dai Majelis Tinggi Partai Demokrat.

Namun, syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan KLB Deli Serdang. AHY mengaku telah menyiapkan bukti pelaksanaan KLB tersebut tidak sah, untuk diajukan kepada Kemenkumham.

"Kami sediakan berkas lengkap, autentik, bahwa dari sisi penyelenggaraan maupun peserta, yang mereka klaim KLB tidak sah,” kata AHY.

TAG

Partai DemokratAgus Hartimurti YudhoyonoMoeldoko