Soal Nasib 51 Pegawai KPK, Pengamat Sebut Itu Pembangkangan kepada Presiden

Suasana kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Image Credit : kpk.go.id)
Suasana kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Image Credit : kpk.go.id)

BALUARTI.COM - Pengamat dari Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman menyebut pemberhentian 51 pegawai KPK merupakan bentuk pembangkangan kepada Presiden.

Pemberhentian 51 pegawai KPK itu karena mereka tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Menurut Zaenur, pemberhentian 51 pegawai KPK bisa disebut sebagai pembangkangan kepada Presiden Joko Widodo.

Soalnya sebelumnya, Jokowi sudah menyatakan kalau tidak menjadikan hasil TWK sebagai dasar pemberhentian pegawai. Tapi ternyata tetap dijadikan dasar juga pada akhirnya.

“Keputusan untuk tetap berencana memecat 51 pegawai KPK dan membuat pembinaan untuk 24 pegawai lainnya itu bentuk pembangkangan kepada Presiden Jokowi,” kata Zaenur mengutip Kompas.

Pembangkangan semakin nyata jika melihat 24 pegawai KPK yang akan dibina lagi soal wawasan kebangsaan masih bisa dinyatakan tak lolos tes. Itu artinya bisa jadi ada penambahan pegawai KPK yang diberhentikan lagi.

Lebih lanjutnya, Zaenur menyebut ini pembangkangan serius enam lembaga terhadap Presiden. Yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Kepegawaian Negara.

Ditambah lagi dengan Lembaga Administrasi Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara dan KPK. Kasus 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK memang cukup mengundang kontroversi dan sudah jadi perhatian masyarakat.

TAG

Joko WidodoKomisi Pemberantasan Korupsi